Angka Stunting Tinggi, Wagub Sulteng Minta Aksi
Palu - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes, menegaskan bahwa tantangan demografi di Sulawesi Tengah hanya bisa diatasi jika seluruh pihak bergerak bersama. Dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Daerah Program Bangga Kencana yang diselenggarakan di Hotel Best Western Plus Palu, ia menyampaikan seruan kuat untuk memperluas cakupan dan kualitas layanan keluarga berencana serta mempercepat penurunan stunting melalui sinergi lintas sektor.
“Tugas BKKBN bukan sekadar mengurus angka, tapi mengatur masa depan reproduksi bangsa. Saya mengucapkan terima kasih kepada BKKBN atas kerja kerasnya, tapi tantangan kita belum selesai,” tegas Wakil Gubernur, Selasa (8/7/2025).
Berdasarkan data Pemutahiran Keluarga 2024, Sulawesi Tengah mencatat 789.377 keluarga, dengan 431.185 pasangan usia subur (PUS) sekitar 54,62% dari total keluarga. Namun, 0,73% perempuan di antaranya masih menikah di usia dini, yang menurut Reny menjadi akar persoalan dalam siklus stunting, kematian ibu dan bayi, serta kegagalan tumbuh-kembang anak.
“Yang penting sempurna dulu pendidikan, gizi, kesiapan rahim, dan mentalnya. Kalau belum, jangan menikah dulu,” tegasnya di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari mitra strategis, tokoh masyarakat, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Sulawesi Tengah.
Reny mengapresiasi capaian Provinsi Sulawesi Tengah pada beberapa indikator pengendalian penduduk. Di antaranya, angka fertilitas total (TFR) telah turun menjadi 2,26 anak per perempuan, mendekati replacement level. Median usia kawin pertama perempuan juga terjaga di angka 21 tahun.
Prevalensi penggunaan kontrasepsi modern (mCPR) mencapai 58,9%, dengan 34,5% di antaranya memilih metode jangka panjang. Namun, ia menyoroti tingginya unmet need sebesar 13,8%, yang menunjukkan masih banyak pasangan usia subur yang belum terlayani secara optimal.
“Inilah yang harus kita jawab bersama. bukan cuma urusan BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN), tapi lintas sektor. Saya ajak semua mitra kerja untuk terlibat aktif,” serunya.
Sorotan tajam Wakil Gubernur juga tertuju pada prevalensi stunting di Sulawesi Tengah yang menurut SSGI 2024 masih berada pada angka 26,1%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sudah turun ke 19,8%.
“Banyak faktor penyebabnya, dari pernikahan dini, anemia pada ibu hamil, kurangnya tablet tambah darah, hingga ibu hamil yang masih KEK (Kekurangan Energi Kronis),” ungkap Reny.
Ia menegaskan pentingnya minimal 6 kali pemeriksaan kehamilan, pemberian tablet tambah darah, dan pengawalan tumbuh-kembang bayi melalui Posyandu.
“Dulu saya di Puskesmas, Posyandu itu kami kawal betul bersama PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana). Sekarang mari kita hidupkan lagi,” ujarnya.
Reny juga memberi apresiasi khusus kepada Kabupaten Poso yang berhasil mencapai 100% keaktifan Posyandu.
“Kalau anak kita, tidak kita jaga dari sekarang, jangan harap tahun emas 2045 menjadi kenyataan. Kita ingin mereka jadi profesor, pemimpin, dan generasi cerdas. Maka mulai dari sekarang, berani sehat, berani cerdas,” katanya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai unsur strategis yang menunjukkan dukungan kolektif lintas sektor dan lembaga terhadap isu kependudukan dan pembangunan keluarga. Di antaranya:
Deputi Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) Kemendukbangga/BKKBN, Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi, Korem 132 Tadulako, Polda Sulawesi Tengah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sulteng, KPPN, DJPb Palu, KPKNL, KPP Pratama, BRI, Manager Bank Mandiri, BSI Palu, Untad, Rektor Unismuh, Widya Nusantara, Organisasi perempuan dan profesi, TVRI, RRI, BPJS, BNN, Tokoh pengusaha dan, perwakilan hotel-hotel yang ada di Kota Palu. Lanyolla
