Kementerian Kependudukan &

Pembangunan Keluarga/BKKBN

Provinsi Sulawesi Tengah

2 anak lebih sehat

INformaSi digiTAL (INSTAL) seputar Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

di Provinsi Sulawesi Tengah

Geografi & Demografi Sulawesi Tengah

 

Informasi geografi & demografi provinsi sulawesi tengah

Program

 

Informasi Program pembangunan keluarga, kependudukan & keluarga berencana (bangga kencana) di provinsi sulawesi tengah

Inovasi Program

 

Upaya lebih membumikan program pembangunan keluarga, kependudukan & keluarga berencana (bangga kencana) di provinsi sulawesi tengah

Buletin Stunting Sulteng

Kabar Berita

Asisten II Bangkep : Pemda Harus Segera Susun PJPK

 

“Pemerintah daerah perlu segera menyusun PJPK (Peta Jalan Pembangunan Kependudukan) karena dokumen tersebut menjadi instrumen penting dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembangunan kependudukan,” imbau Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Banggai Kepulauan, Edison Moligay, S.Sos., MAP dalam kegiatan Bimbingan Teknis Internalisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Kantor Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan pada Kamis (23/10/2025).

Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah, Tenny Calvenny Soriton, S.Sos., MM, menegaskan pada lintas sektor terkait yang hadir bahwa GDPK bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemendukbangga/BKKBN semata. “Dari Ditjen Bangda (Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah) memang ditunjuk leading sectornya adalah BKKBN, tapi GDPK ini bukan hanya tanggung jawab BKKBN. Dan jika dokumen ini sudah tersusun, maka semua instansi bisa memanfaatkannya sebagai dasar dalam menyusun program dan anggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua Tim Kerja 3 Kemendukbangga/BKKBN, Muh. Rosni, SE., M.Si, menjelaskan bahwa PJPK merupakan penjabaran operasional dari GDPK, sehingga idealnya GDPK disusun sebelum PJPK. “Idealnya GDPK disusun terlebih dahulu, baru dijabarkan ke dalam PJPK yang berisi asumsi proyeksi, target, dan rencana aksi,” jelasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda & Litbang) Bangkep, Dr. Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., MM, menuturkan bahwa penyusunan PJPK akan membantu daerah dalam menghadapi isu-isu sosial dan demografis."Roadmap ini menjadi panduan kita bersama agar pembangunan tidak berjalan tanpa arah, juga menjadi dasar untuk memetakan berbagai isu sosial seperti pelecehan seksual, intoleransi, dan penyalahgunaan narkoba", tuturnya.

Penulis: Endah

Editor: Pelaksana

Foto: Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulteng

Tanggal Rilis: 23 Oktober 2025

Waktu: Pk. 5.57 WITA

 

PPID Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah

ppidkemendukbanggasulteng@gmail.com

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 37

Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111

Instagram: kemendukbangga.bkkbnsulteng

Facebook: BKKBNSulteng

Twitter/X: @kemendukbangga.bkkbnsulteng

TikTok: kemendukbanggasulteng

YouTube: kemendukbangga.bkkbnsulteng

www.sulteng.kemendukbangga.go.id