‹ Back

Cegah Stunting, Lindungi Ibu, Kuatkan Peran Ayah

 

Stunting bukanlah penyakit, melainkan kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka panjang. Kondisi ini tidak dapat diobati, namun dapat dicegah dan diintervensi secara sistematis sejak dini. Apabila tidak ditangani dengan serius, stunting akan berdampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di masa depan.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Tenny C. Soriton, S.Sos., M.M, menegaskan bahwa stunting akan membawa konsekuensi jangka panjang bagi pembangunan daerah.

“Dua puluh tahun ke depan, anak-anak yang mengalami stunting akan kesulitan bersaing, sulit memperoleh lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya akan memengaruhi beban fiskal daerah,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, Selasa (16/12/2025), di Aula Kantor Bappelitbangda Kabupaten Morowali.

Selain stunting, Tenny juga menyoroti masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi. Menurutnya, percepatan penurunan stunting tidak boleh berjalan sendiri, tetapi harus dibarengi dengan upaya serius menurunkan risiko kematian ibu.

“Kita kejar penurunan stunting, tetapi di saat yang sama risiko kematian ibu juga masih tinggi. Ini membutuhkan kerja keras bersama, bukan hanya satu sektor,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tenny menyampaikan pernyataan tegas terkait perlindungan ibu melahirkan.

Katanya tidak ada bapak yang meninggal karena melahirkan. Yang ada adalah ibu yang meninggal karena melahirkan. Ini harus menjadi kesadaran bersama bahwa kesehatan ibu hamil dan melahirkan adalah tanggung jawab kolektif.

Ia juga menyoroti menurunnya peran ayah dalam keluarga dan pengasuhan anak. Padahal, berdasarkan data, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

“Bapak-bapak jangan terlalu percaya diri hanya mengandalkan kekuatan fisik. Faktanya, perempuan memiliki usia harapan hidup lebih panjang. Artinya, peran ayah dalam mendampingi keluarga justru semakin penting,” ujarnya.

Fenomena lain yang turut menjadi perhatian adalah kesenjangan capaian antara anak laki-laki dan perempuan, khususnya dalam pendidikan dan ketenagakerjaan. Saat ini, tingkat penerimaan tenaga kerja perempuan mencapai sekitar 41 persen, sementara laki-laki hanya sekitar 16 persen. Nilai akademik perempuan pun cenderung lebih tinggi.

“Ini bukan kesalahan siapa pun. Perempuan memang kompeten dan mampu bersaing. Namun, ini menjadi alarm bahwa anak laki-laki membutuhkan perhatian lebih dalam pola asuh, pendidikan, dan pembinaan karakter,” jelasnya.

Dalam mendukung upaya tersebut, Kemendukbangga/BKKBN tetap memprioritaskan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang merata dan berkualitas, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, Gerakan Orang Tua Asuh cegah Stunting dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) maupun Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi Busui, Bumil, dan Balita Non Paud.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, dalam hal ini Bupati Morowali yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan, Drs. Bambang S. Suroyo, M.Si, menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Sebagai alumni BKKBN, ia menegaskan akan menginisiasi penguatan koordinasi lintas OPD terkait guna mempercepat penanganan stunting, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta memperkuat peran keluarga dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Morowali.

 

Penulis: Lannyolla

Editor: Budiman Jaya

Foto: Kemendukbangga Sulteng

Tanggal Rilis: 11 Desember 2025

Waktu: Pk. 11.57 WITA

 

PPID Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah

ppidkemendukbanggasulteng@gmail.com

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 37

Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111

Instagram: kemendukbangga.bkkbnsulteng

Facebook: BKKBNSulteng

Twitter/X: @kemendukbangga.bkkbnsulteng

TikTok: kemendukbanggasulteng

YouTube: kemendukbangga.bkkbnsulteng

www.sulteng.kemendukbangga.go.id

 

Tentang Kemendukbangga/BKKBN

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Berlandaskan juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).