Kementerian Kependudukan &

Pembangunan Keluarga/BKKBN

Provinsi Sulawesi Tengah

2 anak lebih sehat

Geografi & Demografi Sulawesi Tengah

 

Informasi geografi & demografi provinsi sulawesi tengah

Program

 

Informasi Program pembangunan keluarga, kependudukan & keluarga berencana (bangga kencana) di provinsi sulawesi tengah

Inovasi Program

 

Upaya lebih membumikan program pembangunan keluarga, kependudukan & keluarga berencana (bangga kencana) di provinsi sulawesi tengah

Kabar Berita

IBI Ungkap KTD di Morowali Utara Tinggi


Tingginya angka kehamilan tidak diinginkan (KTD) di Kabupaten Morowali Utara menjadi perhatian serius Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Nuryamin, S.TP., M.M., saat melakukan kunjungan kerja ke RSUD Morowali Utara.
Hal ini menyahuti Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Morowali Utara (Morut) yang juga Sekretaris RSUD Morowali Utara, Yusda Ramaino, A.Md.Keb yang memberikan informasi bahwa KTD di Morut masih tinggi.
Masalah ini mengemuka ketika Nuryamin bertemu Yusda saat melakukan kunjungan ke RSUD Morut, di Kolonodale, Rabu (17/6/2026). Pada kesempatan ini, selain KTD Nuryamin membahas berbagai isu pembangunan keluarga dan kesehatan masyarakat.
“RSUD Morowali Utara dan Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara perlu memperkuat kolaborasi dalam menangani kasus KTD. Jika dibiarkan, dampaknya bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa BKKBN merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pembangunan keluarga. Olehnya itu, seluruh program pembangunan daerah, termasuk sektor kesehatan, memiliki keterkaitan erat dengan upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya bidan dan perawat. Meski BKKBN tidak lagi melaksanakan pelatihan teknis bagi bidan, pihaknya tetap berupaya memfasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui seminar/webinar dan sosialisasi.
Selain KTD, isu stunting juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Ia mengingatkan bahwa pencegahan stunting tidak hanya mengandalkan kecukupan nutrisi, tetapi juga membutuhkan pola pengasuhan yang baik dan edukasi yang berkelanjutan kepada keluarga.
Menurutnya, kondisi Morowali Utara sebagai daerah industri pertambangan yang berkembang pesat menuntut adanya strategi yang lebih efektif dalam penguatan program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting.
Usai pertemuan, Nuryamin meninjau langsung Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) RSUD Morowali Utara. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan komitmen untuk membantu memfasilitasi kebutuhan pengembangan PKBRS melalui alokasi dana yang tersedia di Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana bagi masyarakat Morowali Utara serta mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera. (junfortysix).

Penulis: Yuniar Nurussifa
Editor: Sakkirang
Foto: Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulteng
Tanggal Rilis: 46190
Waktu: Pk. Rabu, 17 Juni 2026 WITA

PPID Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah
ppidkemendukbanggasulteng@gmail.com
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 37
Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
Instagram: kemendukbangga.bkkbnsulteng
Facebook: BKKBNSulteng
Twitter/X: @kemendukbangga.bkkbnsulteng
TikTok: kemendukbanggasulteng
YouTube: kemendukbangga.bkkbnsulteng
www.sulteng.kemendukbangga.go.id

Tentang Kemendukbangga/BKKBN

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Berlandaskan juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).