Kementerian Kependudukan &

Pembangunan Keluarga/BKKBN

Provinsi Sulawesi Tengah

2 anak lebih sehat

INformaSi digiTAL (INSTAL) seputar Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

di Provinsi Sulawesi Tengah

Geografi & Demografi Sulawesi Tengah

 

Informasi geografi & demografi provinsi sulawesi tengah

Program

 

Informasi Program pembangunan keluarga, kependudukan & keluarga berencana (bangga kencana) di provinsi sulawesi tengah

Inovasi Program

 

Upaya lebih membumikan program pembangunan keluarga, kependudukan & keluarga berencana (bangga kencana) di provinsi sulawesi tengah

Buletin Stunting Sulteng

Kabar Berita

Kabid Dalduk DP3AP2KB Bangkep : Tak Lapor di Website, Kegiatan Kampung KB Dianggap Nol

 

 

"Output dari kegiatan kita kali ini adalah bagaimana output bisa terlapor di dalam website Kampung KB, karena bagaimanapun kita bersusah payah berkegiatan di lapangan, tapi kalau tdk terlapor itu dianggap 0", ujar Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Banggai Kepulauan, Oktoviana M. Pieters, S.Kep., M.K.M saat membuka kegiatan Sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas di Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Kamis (23/10/2025).

Lebih lanjut, Ketua Tim Kerja 3, Muh. Rosni, SE., M.Si menyebutkan bahwa pelaporan kegiatan menjadi kunci utama dalam penilaian kinerja dan alokasi dana pusat. “Penurunan drastis dana BOKB (Biaya Operasional Keluarga Berencana) salah satunya karena kegiatan di lapangan tidak terlaporkan, karena menurut Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Kementerian Keuangan, desa dengan klasifikasi dasar dan berkembang dianggap belum aktif, sehingga pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun BOKB harus diikuti dengan capaian yang jelas dan pelaporan yang tepat waktu,” terangnya.

Anggota Tim Kerja 3 Kemendukbangga/BKKBN, Tanti Alrizda, S.Pd menambahkan bahwa tingkatan klasifikasi menjadi acuan penting dalam penentuan nominasi lomba Kampung KB. “Kalau ada desa yang ingin ikut lomba Kampung KB tapi klasifikasinya masih dasar atau berkembang, pasti kami tolak. Karena berdasarkan surat keputusan dari pusat, yang bisa mengikuti lomba Kampung KB itu yang klasifikasinya mandiri dan berkelanjutan", tegasnya.

Tanti juga mengingatkan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) yang hadir terkait pentingnya keterlibatan pemerintah desa dan kelompok kerja (pokja) dalam penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) agar program benar-benar sesuai dengan kebutuhan wilayah.

 

Penulis: Endah

Editor: Pelaksana

Foto: Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulteng

Tanggal Rilis: 23 Oktober 2025

Waktu: Pk. 5.57 WITA

 

PPID Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah

ppidkemendukbanggasulteng@gmail.com

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 37

Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111

Instagram: kemendukbangga.bkkbnsulteng

Facebook: BKKBNSulteng

Twitter/X: @kemendukbangga.bkkbnsulteng

TikTok: kemendukbanggasulteng

YouTube: kemendukbangga.bkkbnsulteng

www.sulteng.kemendukbangga.go.id