Bupati Tojo Una-Una yang di wakili Oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab.Tojo Una-una, Syarif Lasawedi membuka secara resmi Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Tojo Una-Una, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati, Senin (4/22/2024). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Tojo Una-Una ini, mengangkat tema "Peningkatan Kolaborasi dan Sinergitas Untuk Mencegah Kasus Baru Stunting Di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024".
Berdasarkan hasil analisis situasi stunting di kabupaten Tojo Una-Una, prevalensi stunting berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau e-PPBGM sebesar 10,16%, sedangkan prevalensi hasil survei kesehatan indonesia (SKI) tahun 2023 hingga saat ini belum dirilis oleh Kementerian Kesehatan.
Sementara itu, Syarif menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN-PASTI) Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, maka seluruh kabupaten/kota wajib melaksanakan amanat tersebut guna mencapai cita cita terciptanya generasi emas indonesia di tahun 2045 kelak.
Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una menyadari pentingnya intervensi untuk menurunkan prevalensi angka stunting sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik secara nasional maupun yang termaktub dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2024. Penurunan prevalensi stunting dimaksudkan untuk mencapai generasi emas indonesia tahun 2045. Untuk mencapai tujuan tersebut kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah, non pemerintah, masyarakat dan stake holder terkait lainnya sangat penting karena banyaknya aspek yang perlu mendapat perhatian/intervensi untuk mencegah stunting.
Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa target nasional sampai tahun 2024, menurunkan prevalensi stunting sebesar 14%, hal ini tersebut tentunya menjadi pekerjaan besar yang harus kita dukung di tingkat daerah. Program ini harus dijalankan hingga ke sasaran terkecil di masyarakat yakni keluarga. Sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah juga penting karena penanganan stunting tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab OPD teknis tertentu.
Indikator layanan baik essensial maupun supply yang masih jauh dari target antara lain: PUS miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima PKH hanya 32,35 % dan yang menerima BPNT 46,23%; perilaku hidup bersih dan sehat 28,19%, pendampingan keluarga berisiko stunting 49,69%. Indikator lain yang perlu mendapat perhatian khusus adalah desa bebas buang air besar sembarangan (SBS) atau open defication free baru mencapai 10% terendah di Sulawesi Tengah. Kesehatan lingkungan berperan penting dalam pencegahan stunting dan pencegahan penyakit.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Forkopimda seperti Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Tojo Una-Una, Kapolres Tojo Una-Una, Koramil 1307 Sintuwu Maroso Poso, Kepala Bapperida Amin Bustamin, ST.,M.M, Staf Ahli Bupati, serta Kepala Perangkat Daerah terkait penanggung jawab layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif, Tim Percepatan Penurunan Stunting, unsur Puskesmas, Badan/Kantor Perwakilan Kementerian Teknis di Daerah, beserta unsur PKK dan Camat.
