Plt. Kepala BPKP Sulteng Komit Jadi Instansi Pertama Bentuk GATI
Palu - Komitmen kuat untuk mendukung peran ayah dalam pengasuhan anak ditunjukkan oleh Plt. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, yang menyatakan akan membentuk komunitas Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di lingkungan instansinya.
“Untuk GATI, nanti kami bentuk. Buat GATI percontohan (Instansi lain di Sulteng),” ujar Agus saat melakukan silaturahmi pertamanya ke Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (2/7/2025).
GATI direncanakan menjadi wadah berbagi antar pegawai, khususnya laki-laki yang mayoritas adalah suami perantau meninggalkan keluarga demi tugas negara.
“BPKP, singkatan dari Bapak Perantau Keluarga Pengembara,” celetuk seorang pejabat Perwakilan BPKP Sulteng, menggambarkan realitas yang umum dialami para pegawai pria di instansi tersebut.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Tenny C. Soriton, dalam kesempatan tersebut, menegaskan bahwa GATI merupakan respon atas minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Ia menyampaikan bahwa selama ini, peran dalam rumah tangga terlalu sering dianggap urusan perempuan semata.
“Laki-laki harus waspada, jangan pandang enteng. Dulu laki-laki menceraikan istri, sekarang perempuan yang menuntut cerai. Jadi jangan bilang kita (laki-laki) kuat,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung soal pergeseran realitas sosial, di mana banyak anak menganggap bisa tumbuh tanpa kehadiran ayah.
“Biar tidak ada ayah, mamaku juga bisa urus. Kita sekarang, laki-laki terdesak,” tegasnya.
Ia menambahkan, GATI dibentuk berdasarkan realitas yang semakin nyata banyak perempuan memilih tidak menikah daripada memiliki pasangan yang justru menjadi beban.
“Keterlibatan ayah bukan lagi pilihan, tapi keharusan” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, turut dibahas pula pengawasan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di kabupaten/kota. Tenny menekankan bahwa DAK seharusnya dipandang sebagai stimulan, bukan dana utama, karena peruntukannya sudah diatur jelas dalam petunjuk teknis. Namun, masih ditemukan kasus di mana DAK dianggap mencukupi seluruh kegiatan OPD KB, sehingga alokasi dana lain ditiadakan.
Permasalahan lain juga muncul dalam hal pengadaan kendaraan operasional dari DAK.
“Banyak kendaraan yang rusak karena tidak ada biaya pemeliharaan. Padahal, saat pengusulan, daerah sudah menandatangani komitmen pemeliharaan,” jelasnya.
Menutup pertemuan, Agus Yulianto menegaskan komitmen BPKP dalam mendukung agenda-agenda strategis pemerintah di berbagai sektor.
“Kami tetap komit mengawal apapun itu, termasuk stunting,” ungkapnya. Lanyolla
