Prof. Chairil : Pembangunan Kependudukan Tugas Bersama
"Pembangunan kependudukan bukan hanya menjadi tanggung jawab BKKBN semata, melainkan menjadi kepentingan bersama seluruh perangkat daerah", ujar Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah, Prof. Dr. Chairil Anwar, SE., MA., Ph.D dalam kegiatan Seminar Eksekutif Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukk danKkggkuhjKeluarga j Berencana (Dinkes-P2KB) Kabupaten Banggai Laut di Hotel Carabella pada Rabu (22/10/2025).
Di hadapan Organisasi Perangkat Daerah lintas sektor terkait, Prof. Chairil juga menegaskan agar tidak mengabaikan pentingnya GDPK, karena jika dipahami benar, GDPK merupakan salah satu jalan menuju Indonesia maju dengan penduduk yang berkualitas.
Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah, Tenny Calvenny Soriton, S.Sos., MM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan kependudukan yang efektif membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah. “Selama ini GDPK yang disusun pemerintah daerah baru sebatas output dokumen yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan. Salah satu penyebabnya karena GDPK masih bersifat umum dan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang menjabarkan GDPK ke dalam kebijakan, strategi, dan program jangka pendek maupun teknis kegiatan, yakni melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK),” jelasnya.
Tenny menambahkan, PJPK akan menjadi dokumen hidup yang diperbarui setiap lima tahun, disertai dengan rencana aksi tahunan sebagai panduan implementasi.
Bupati Banggai Laut, Ir. H. Sofyan Kaepa, S.H., M.H., dalam sambutannya menyambut baik kegiatan ini sebagai upaya memperkuat arah pembangunan kependudukan di daerah. Menurutnya, kerangka 5 pilar GDPK memiliki relevansi dengan rencana tata ruang wilayah yang sedang disusun oleh pemerintah daerah. “Apa yang kita sebut dengan 5 pilar GDPK ini merupakan kerangka struktur kependudukan di Banggai Laut yang memiliki konektivitas dengan tata ruang. Insyaallah, pada Oktober 2026, kita sudah memiliki tata ruang sendiri yang mendukung arah pembangunan daerah,” ujarnya.
Ketua Tim Kerja 3, Muh. Rosni, SE., M.Si menerangkan bahwa arus utama pembangunan harus kepada kependudukan, dan apa yang dibahas dalam seminar ini sangat relevan dengan misi nasional yakni pembangunan manusia. “Kalau kita kaitkan dengan misi Presiden, ini berkaitan erat dengan misi ke-4 dan ke-6 tentang pembangunan manusia. Jika ini dilaksanakan dengan konsisten, maka cita-cita Indonesia Maju akan lebih mudah tercapai,” terangnya.
