Kementerian Kependudukan &

Pembangunan Keluarga/BKKBN

Provinsi Sulawesi Tengah

2 anak lebih sehat

INformaSi digiTAL (INSTAL) seputar Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

di Provinsi Sulawesi Tengah

Geografi & Demografi Sulawesi Tengah

 

Informasi geografi & demografi provinsi sulawesi tengah

Program

 

Informasi Program pembangunan keluarga, kependudukan & keluarga berencana (bangga kencana) di provinsi sulawesi tengah

Inovasi Program

 

Upaya lebih membumikan program pembangunan keluarga, kependudukan & keluarga berencana (bangga kencana) di provinsi sulawesi tengah

Buletin Stunting Sulteng

Kabar Berita

Sigi, Banggai, Parimo Daerah Tertinggi Internalisasi Indikator PJPK

 

Palu -  Kabupaten Sigi menjadi salah satu dari 28 kabupaten/kota se Nasional dengan capaian tertinggi dalam proses internalisasi 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam dokumen perencanaan daerah (Dokrenda).

Ini disampaikan dalam Forum Nasional Rencana Aksi PJPK yang diselenggarakan secara daring oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto pada Rabu (15/10).

Dalam forum tersebut, data awal menunjukkan bahwa dua kabupaten di Sulawesi Tengah  Parigi Moutong dan Banggai  termasuk dalam sembilan kabupaten/kota dengan internalisasi indikator terendah (kurang dari lima indikator). Namun, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah  Tenny C. Soriton memberikan klarifikasi bahwa data tersebut belum diperbarui.

“Data terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Banggai kini telah melengkapi seluruh 30 indikator PJPK, sejajar dengan daerah lainnya seperti Kabupaten Sigi,” jelasnya.

Ia menambahkan, pencapaian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah dalam mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan.

Forum yang diikuti oleh seluruh Perwakilan BKKBN provinsi, Bappeda/Bappelitbangda, dan perangkat daerah pengendalian penduduk serta KB dari seluruh Indonesia ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola kependudukan menuju Indonesia Emas 2045.

"Tata kelola kependudukan menjadi fondasi kebijakan pembangunan. Ke depan, pelaksanaan PJPK akan menjadi salah satu indikator dalam penilaian Dana Insentif Fiskal (DIF),” ujar Boni.

Sekretaris Utama Kemendukbangga/BKKBN Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., dalam arahannya menekankan tata kelola kependudukan yang ideal akan menghasilkan penduduk produktif yang menjadi penggerak utama pembangunan. Data terkini menunjukkan terdapat 72.182.781 keluarga Indonesia dengan karakteristik beragam, di antaranya 40.434.011 pasangan usia subur (PUS), 11.539.365 keluarga dengan kepala keluarga perempuan, 36.601.143 keluarga memiliki anak remaja (10–24 tahun), 21.157.348 keluarga memiliki anggota berusia di atas 60 tahun

“Angka-angka ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya menekan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga memastikan kualitas dan kesejahteraan setiap keluarga,” ungkapnya. Lannyolla