KUNJUNGI BPKP, TENNY: EFISIENSI, TAPI KAMI TETAP KOMITMEN
Palu – Restrukturisasi anggaran yang tengah berlangsung membuat sejumlah instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus menyesuaikan strategi pelaksanaan program. Hal ini juga dirasakan oleh Perwakilan Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Sulawesi Tengah.
Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Kepala Perwakilan, Tenny C. Soriton, S.Sos., MM, tetap aktif memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan keberlanjutan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana).
"Anggaran Kemendukbangga/BKKBN yang semula Rp1,1 triliun harus mengalami efisiensi hingga kurang lebih Rp800 miliar. Perwakilan provinsi juga turut berkontribusi dalam memenuhi target efisiensi tersebut. Kami sudah pasrah, pokoknya demi negara, ambil saja," ujar Tenny saat berkunjung ke Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah, Senin (10/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Tenny menegaskan bahwa meskipun terjadi pengurangan anggaran, Kemendukbangga/BKKBN tetap berkomitmen menjalankan program prioritas, terutama yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas keluarga. Untuk itu Tenny menuturkan pentingnya kolaborasi dengan BPKP dalam pengawasan program, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
"Kami tetap berkomitmen dalam penanganan stunting. Saat ini, kami juga sedang menggalakkan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan angka stunting (tengkes) di Indonesia," jelasnya.
Menanggapi itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Edy Suharto menyoroti perbedaan data stunting antara pemerintah pusat dan daerah, yang sering kali memengaruhi kebijakan dan implementasi program.
"Ada perbedaan data (stunting) yang cukup mencolok antara data pemerintah pusat dengan data riil di lapangan. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program," ungkapnya.
Di sisi lain, Edy menyampaikan bahwa mereka akan terus mengawal pelaksanaan program-program strategis pemerintah, termasuk program Kemendukbangga/BKKBN.
"Kami tidak memilih-milih, kami siap mengawal semua program yang menjadi prioritas nasional, termasuk pencegahan stunting untuk persiapan Generasi Emas 2045" ujarnya.
Dalam pertemuan ini, turut membahas berbagai isu terkait pelaksanaan program dan pengawasan, termasuk realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional KB (BOKB) tahun 2024 yang masih rendah di beberapa kabupaten. Menurut Tenny, perlunya evaluasi bersama agar tahun ini tidak terjadi hal serupa.
"Kami melihat di beberapa daerah, DAK hanya terserap 40-50%. Padahal anggaran sudah dialokasikan, tetapi realisasinya masih belum maksimal. mungkin perlu ada shock therapy," ujar Tenny.
Menanggapi itu, Edy menekankan pentingnya evaluasi bersama agar dapat menekan risiko yang tinggi dalam pelaksanaan program. Namun karena keterbatasan anggaran, evaluasi hanya dilakukan pada daerah yang memiliki risiko tinggi "Cukup 1-2 kabupaten kami evaluasi sebagai sampel, nantinya ada efek pembelajaran bagi kabupaten lain," ujarnya.
Di akhir pertemuan, Kemendukbangga/BKKBN menyatakan kesiapannya untuk kembali unjuk gigi dalam penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) setelah sebelumnya belum lolos.
"Kami akan terus berusaha dan berharap tahun ini bisa mencapai target tersebut," ungkap Tenny.
Hadir dalam pertemuan ini, Koordinator Pengawasan Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi Rudi Haryanto, Pengendali Teknis Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Riza Faizal, Auditor Bidang IPP Aldo Lazuardy, Auditor Bid IPP Muhammad Imamuzzikri, Sekretaris Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulteng Irmawati, SE.,MM, Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, Advokasi, KIE dan Kehumasan Budiman Jaya, dan Ketua Tim Kerja Pengawasan dan ZIWBK/WBBM Latifah A. Djibran, SE.,MM. Lanyola
