PALU - Bank Syariah Indonesia memastikan kemudahan akses layanan bagi pegawai, termasuk yang berada di wilayah kepulauan dan daerah yang belum memiliki kantor cabang maupun ATM. Hal itu diungkapkan Kepala Cabang BSI Palu Moh. Yamin, Andang, saat bertemu Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah, Nuryamin, Rabu (20/5/2026).
“Jika nasabah tidak bisa datang ke kantor cabang, tim kami dapat turun langsung ke daerah. Pelayanan administrasi maupun kredit tetap bisa dilakukan melalui koordinasi antar cabang,” ujar Andang
Meski belum memiliki cabang di seluruh wilayah, pelayanan tetap dilakukan dengan sistem penyebaran tim ke daerah tertentu. Wilayah kepulauan seperti Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, misalnya, dibantu oleh tim layanan dari Luwuk.
“Jadi pelayanan tidak harus selalu menunggu nasabah datang ke kantor. Kami juga bisa jemput bola ke daerah-daerah tertentu agar kebutuhan layanan tetap terpenuhi,” tambahnya.
Layanan lain yang turut dipaparkan meliputi mobile banking, transaksi cashless, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) lintas bank, hingga kartu kredit pemerintah untuk mendukung kebutuhan operasional kantor.
Perhatian juga diberikan kepada pegawai yang berada di wilayah kepulauan maupun daerah yang belum memiliki cabang dan ATM BSI. Selain itu, pegawai senior yang telah lama menggunakan bank sebelumnya juga dinilai memerlukan pendampingan dalam proses adaptasi layanan digital.
“Kami memahami masih ada pegawai yang belum terbiasa dengan sistem digital. Karena itu nanti akan ada sosialisasi dan penjelasan yang lebih sederhana agar seluruh pegawai bisa memahami layanan BSI dengan mudah,” ujarnya. Lannyolla
PPID Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah
ppidkemendukbanggasulteng@gmail.com
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 37
Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
Instagram: kemendukbangga.bkkbnsulteng
Facebook: BKKBNSulteng
Twitter/X: @kemendukbangga.bkkbnsulteng
TikTok: kemendukbanggasulteng
YouTube: kemendukbangga.bkkbnsulteng
www.sulteng.kemendukbangga.go.id
Tentang Kemendukbangga/BKKBN
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
Berlandaskan juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
