Bkkbn Dampingi Tolitoli Susun Peta Jalan kependudukan

Pembangunan kependudukan yang berkualitas memerlukan arah kebijakan yang jelas, terukur, dan berbasis data. Untuk mendukung hal tersebut, BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Tolitoli Tahun 2025–2029 di Aula Pertemuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Tolitoli, Selasa (7/7/26).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Nuryamin, S.Tp., M.M., yang hadir didampingi Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Irmawati, S.E., M.M., serta Ketua Tim Kerja 1 Pengelolaan Kependudukan, Muh. Rosni, S.E., M.Si.

Hadir pula Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Tolitoli, Yustianto Bantilan, S.Kom., M.M., Kepala Bappeda Kabupaten Tolitoli atau yang mewakili, para kepala perangkat daerah atau perwakilan perangkat daerah, serta unsur teknis yang terlibat dalam penyusunan dokumen PJPK.

Dalam sambutannya, Nuryamin menegaskan bahwa Peta Jalan Pembangunan Kependudukan merupakan instrumen penting untuk memastikan isu kependudukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah.

"Pembangunan kependudukan tidak dapat berjalan secara parsial. Dibutuhkan komitmen bersama seluruh perangkat daerah agar setiap kebijakan pembangunan memperhatikan dinamika kependudukan. Melalui PJPK, kita memiliki arah yang jelas untuk membangun keluarga berkualitas, meningkatkan kualitas penduduk, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan," ujar Nuryamin.

Menurutnya, penyusunan PJPK tidak hanya memenuhi amanat regulasi, tetapi juga menjadi dasar dalam menyelaraskan berbagai program lintas sektor agar lebih efektif menjawab tantangan kependudukan di Kabupaten Tolitoli.

Dalam sesi pendampingan, Ketua Tim Kerja 1 Pengelolaan Kependudukan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Muh. Rosni, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa PJPK merupakan dokumen strategis yang disusun berdasarkan analisis kondisi kependudukan daerah, proyeksi perkembangan penduduk, serta berbagai indikator pembangunan yang saling berkaitan.

"Penyusunan PJPK harus diawali dengan data yang valid dan analisis yang komprehensif. Dokumen ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan kependudukan, mulai dari pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, hingga penguatan administrasi dan tata kelola kependudukan," jelas Rosni.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan penyusunan PJPK sangat bergantung pada sinergi seluruh perangkat daerah karena setiap sektor memiliki peran dan data yang saling melengkapi. Oleh sebab itu, koordinasi dan komitmen lintas sektor menjadi faktor utama agar dokumen yang dihasilkan benar-benar implementatif dan dapat menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pendampingan mengenai tahapan penyusunan PJPK, identifikasi isu strategis kependudukan, pemetaan indikator pembangunan, serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan daerah. Diskusi juga dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi antarperangkat daerah sehingga proses penyusunan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Tolitoli.

Melalui pendampingan ini, BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah berharap Pemerintah Kabupaten Tolitoli dapat menyusun dokumen PJPK Tahun 2025–2029 yang komprehensif, berbasis data, dan mampu menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana serta mendukung terwujudnya keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Wira

Penulis: Wira Ardian
Editor: Sakkirang
Foto: Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulteng
Tanggal Rilis: 46212
Waktu: Pk. Selasa, 7 Juli 2026 WITA

PPID Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah
ppidkemendukbanggasulteng@gmail.com
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 37
Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
Instagram: kemendukbangga.bkkbnsulteng
Facebook: BKKBNSulteng
Twitter/X: @kemendukbangga.bkkbnsulteng
TikTok: kemendukbanggasulteng
YouTube: kemendukbangga.bkkbnsulteng
www.sulteng.kemendukbangga.go.id

Tentang Kemendukbangga/BKKBN

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Berlandaskan juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).