Bkkbn Sulteng Audiensi Percepatan Peta Jalan Kependudukan di Tolitoli

Pembangunan kependudukan yang terarah memerlukan perencanaan yang komprehensif dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Berangkat dari semangat tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Nuryamin, S.Tp., M.M., didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Tolitoli, Yustianto Bantilan, S.Kom., M.M., melakukan audiensi dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Tolitoli, Ramli, S.E., mewakili Kepala Bappeda, bersama Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Tolitoli, Fitri Puspita Yanti, dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Tolitoli, dr. Musta'ina, Sp.KJ., Senin (06/7/26).

Audiensi tersebut difokuskan pada percepatan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai dokumen strategis yang menjadi acuan pembangunan kependudukan, pembangunan keluarga, serta penguatan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tolitoli.

Dalam pertemuan itu, Nuryamin menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan PJPK sangat bergantung pada keterlibatan seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, Bappeda sebagai Wakil Ketua Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen PJPK diharapkan dapat mengoordinasikan pengumpulan data dari setiap sektor sesuai indikator yang telah ditetapkan.

"Dokumen PJPK harus dibangun berdasarkan data yang lengkap dan akurat. Dengan dukungan seluruh perangkat daerah, kita dapat menyusun peta jalan yang benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan kependudukan di Kabupaten Tolitoli," kata Nuryamin.

Ia menambahkan bahwa Kabupaten Tolitoli memiliki peran strategis di wilayah utara Sulawesi Tengah. Karena itu, kebijakan pembangunan kependudukan perlu dirancang secara terintegrasi agar mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat daya saing daerah.

Selain membahas penyusunan PJPK, audiensi juga menjadi wadah memperkuat kolaborasi dengan organisasi profesi kesehatan. Ketua IDI dan Ketua IBI menyatakan komitmennya untuk terus mendukung implementasi Program Bangga Kencana melalui peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, pendampingan ibu hamil, pelayanan keluarga berencana, hingga edukasi kesehatan dan gizi bagi keluarga.

Pada kesempatan tersebut, Ketua IBI Kabupaten Tolitoli juga mengusulkan adanya dukungan penganggaran agar pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan lebih optimal. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Bappeda Kabupaten Tolitoli menyampaikan bahwa usulan tersebut dapat dibahas dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan meminta agar proposal kegiatan Tahun Anggaran 2027 segera disampaikan sebagai bahan pembahasan.

Audiensi ini menghasilkan komitmen bersama untuk mempercepat penyusunan PJPK melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penyediaan data yang berkualitas, serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, dan BKKBN. Dengan kolaborasi tersebut, Kabupaten Tolitoli diharapkan memiliki arah pembangunan kependudukan yang lebih terukur, sehingga pelaksanaan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah meyakini bahwa pembangunan kependudukan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui PJPK yang disusun secara partisipatif dan berbasis data, pemerintah daerah memiliki landasan yang kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan keluarga, peningkatan kualitas penduduk, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045. Wira

Penulis: Wira Ardian
Editor: Sakkirang
Foto: Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulteng
Tanggal Rilis: 46211
Waktu: Pk. Senin, 6 Juli 2026 WITA

PPID Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah
ppidkemendukbanggasulteng@gmail.com
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 37
Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
Instagram: kemendukbangga.bkkbnsulteng
Facebook: BKKBNSulteng
Twitter/X: @kemendukbangga.bkkbnsulteng
TikTok: kemendukbanggasulteng
YouTube: kemendukbangga.bkkbnsulteng
www.sulteng.kemendukbangga.go.id

Tentang Kemendukbangga/BKKBN

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Berlandaskan juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).