Morowali Mantapkan Arah Pembangunan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045
Kolaborasi lintas lembaga kuatkan fondasi perencanaan jangka panjang melalui GDPK dan PJPK
Pemerintah Kabupaten Morowali bersama Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Kegiatan Publikasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2020–2045 dan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 pada 13 November 2025 di Morowali. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Morowali, Drs. Yusman Mahbub, M.Si, mewakili Bupati Morowali, yang menegaskan bahwa GDPK harus menjadi pedoman dalam menata arah pembangunan kependudukan 25 tahun ke depan. “GDPK adalah peta besar yang harus diterjemahkan hingga level paling bawah agar Morowali dapat memanfaatkan bonus demografi secara maksimal hingga 2045,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulteng, Tenny C. Soriton, S.Sos., M.M, menekankan pentingnya penyusunan dokumen PJPK yang memuat lima sasaran utama pembangunan kependudukan. Dokumen ini menjadi arah pembangunan Morowali di tengah kebijakan nasional menuju generasi unggul Indonesia Emas 2045. “GDPK dan PJPK hadir bukan hanya sebagai dokumen, melainkan inspirasi untuk memastikan pembangunan berbasis penduduk berjalan terukur, efektif, dan berkelanjutan,” ungkapnya. Ia juga memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Morowali atas keberhasilan menurunkan angka stunting hingga memperoleh Dana Insentif Fiskal sebesar 5,7 miliar rupiah dari Kementerian Keuangan.
Materi kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, termasuk Prof. Chairil Anwar, S.E., MA., Ph.D, yang memaparkan peran GDPK dalam pembangunan daerah dengan menekankan pentingnya penduduk sebagai pusat perencanaan. Morowali saat ini menghadapi berbagai isu strategis seperti kebutuhan lapangan kerja, pelayanan pendidikan dan kesehatan, ketimpangan wilayah, hingga urbanisasi. Roadmap GDPK 2020–2045 dijelaskan melalui empat fase pembangunan—penguatan fondasi, percepatan, konsolidasi, hingga pencapaian optimal—dengan target besar seperti penurunan fertilitas, peningkatan IPM, dan penguatan database kependudukan. Pemaparan dilanjutkan oleh Dr. Irwan, M.Si dari Bappeda Provinsi Sulteng mengenai arah kebijakan kependudukan 2025–2029, serta Elinar Beti, ST., MM dari Bappelitbangda Morowali mengenai integrasi 30 indikator kependudukan ke dalam RPJMD.
Kegiatan ditutup dengan paparan oleh Muh. Rosni, S.E., M.Si, Ketua Tim Kerja 3 Pengendalian Penduduk BKKBN Sulteng, terkait penyusunan Rencana Aksi PJPK Morowali. Ia menegaskan bahwa PJPK adalah pedoman lima tahunan untuk menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada penduduk, sesuai amanat UU 52/2009 dan regulasi nasional lainnya. Menggunakan pendekatan PSRI (Pressure, State, Response, Impact), dokumen PJPK disusun dalam empat bab besar yang menekankan sasaran kuantitas, kualitas, pembangunan keluarga, dan persebaran penduduk, serta penataan dan penguatan data administrasi kependudukan. “PJPK bukan sekedar dokumen, tetapi kompas pembangunan yang memastikan Morowali tumbuh inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Penulis: Andi Reza
Editor: Pelaksana
Foto:
Tanggal Rilis: 45974
Waktu: Pk. 11.33 WITA
PPID Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah
ppidkemendukbanggasulteng@gmail.com
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 37
Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
Instagram: kemendukbangga.bkkbnsulteng
Facebook: BKKBNSulteng
Twitter/X: @kemendukbangga.bkkbnsulteng
TikTok: kemendukbanggasulteng
YouTube: kemendukbangga.bkkbnsulteng
www.sulteng.kemendukbangga.go.id
Tentang Kemendukbangga/BKKBN
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
Berlandaskan juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
