‹ Back

Penyuluh KB Menantang Bukit, Sungai dan Laut Bungku Utara

 

 

Di tengah luasnya Sulawesi Tengah, 61.841,29 km² masih ada desa-desa yang hanya bisa dijangkau dengan menapaki batu licin, menyeberangi sungai tanpa jembatan, atau menaiki perahu kecil yang goyah diterpa ombak. Di tempat-tempat seperti inilah para penyuluh KB bekerja bukan di ruang kantor sejuk ber AC, tetapi di bawah AC alam angin, cuaca, dan kerasnya medan. Mereka bergerak dari satu kampung ke kampung lain, memastikan setiap keluarga di pelosok terpencil tetap mendapatkan hak atas pelayanan Keluarga Berencana.

 

Kecamatan Bungku Utara menjadi wilayah prioritas dalam Gerakan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB (Gesit KB) wilayah khusus, sekaligus penutup rangkaian kegiatan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Di kecamatan ini, dataran rendah berpadu dengan perbukitan, lembah, sungai, hingga wilayah pulau menciptakan medan yang menuntut tekad lebih dari para penyuluh.

 

Dari 23 desa, 19 dapat dijangkau roda empat, tetapi empat lainnya memerlukan perjuangan besar. Tokonanaka dan Matube hanya dapat ditempuh dengan perahu, sementara Salubiro dan Lemowalia harus dilalui dengan roda dua atau berjalan kaki, terutama saat hujan ketika jalan berubah menjadi lumpur licin.

 

Perjalanan penyuluh sering kali dimulai dari garis sungai, mendaki lereng terjal, meniti jalan berlubang, hingga menyusuri tepian hutan. Mereka membawa tongkat kayu untuk menjaga keseimbangan, memanggul perlengkapan pelayanan, dan terus melangkah meski cuaca tak menentu. Ketika harus menyeberangi laut sempit menuju desa pulau, mereka duduk saling berdekatan di atas perahu kecil bersama barang-barang perlengkapan dan jeriken bahan bakar. Sewa perahu bisa mencapai dua juta rupiah pulang pergi, dan biaya ojek di daerah pegunungan mencapai lima ratus ribu rupiah per perjalanan.

 

Setibanya di desa, rasa lelah mereka selalu terbayar oleh sambutan hangat warga. Masyarakat berkumpul di halaman rumah, menyimak penyuluhan, dan mengikuti pelayanan KB dengan antusias. Dukungan besar ini menjadi energi penting bagi para penyuluh yang telah menghabiskan tenaga besar di perjalanan. Namun di balik antusiasme itu, mereka tetap menghadapi satu tantangan lain yang tidak bisa dihindari. Tidak semua warga mudah dijangkau. Sebagian penduduk justru tinggal jauh di kebun dan jarang berada di rumah ketika penyuluh tiba.

 

 “Memotivasi PUS (Pasangan Usia Subur) hal yang mudah, hanya saja ada sebagian daerah terpencil itu, masyarakatnya masih susah untuk kita bertemu, misalnya mereka berkebun,” ujar Arjun, Penyuluh KB Mahir juga Koordinator Penyuluh KB Bungku Utara.

 

Kendati jumlah poskesdes sudah memadai, jarak dari dusun terpencil menuju fasilitas kesehatan tetap menyulitkan. Pada musim hujan, sungai tanpa jembatan meluap, jalan tanah makin rusak, dan akses transportasi terputus. Penyuluh KB yang hanya berjumlah empat orang,1 PNS dan 3 PPPK harus membagi tugas masing-masing membina 5 hingga 6 desa. Kondisi kendaraan dinas yang rusak ringan maupun berat, menambah beban pelayanan.

 

Meski medan berat dan waktu tempuh panjang menjadi tantangan harian, upaya penyuluh KB di Bungku Utara tetap menunjukkan hasil signifikan. Dari 2.713 Pasangan Usia Subur, tercatat 1.469 merupakan peserta KB aktif.

 

Namun penyuluh tidak pernah bekerja sendiri. Di tengah kondisi ini, kerja sama dengan tokoh desa, adat, agama, dan kader menjadi kunci utama keberlangsungan program KB.

 

“Kami selalu melakukan koordinasi dan pendekatan persuasif kepada pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh agama, adat, dan masyarakat. Kalau ada hambatan geografis, kami mengandalkan kader seperti PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), IMP (Institut Masyarakat Pedesaan), Tribina dan TPK (Tim Pendamping Keluarga) sebagai perpanjangan tangan kami. Mereka mewakili kami kalau kami tidak bisa hadir, termasuk dalam pengumpulan data dan kegiatan desa” terangnya.

 

Persoalan tidak berhenti pada akses jalan atau transportasi. Alat komunikasi pun sering kali tak berdaya. Handphone tercanggih sekalipun tidak ada artinya ketika berada di desa-desa blank spot yang sama sekali tidak tersentuh sinyal. Ketika sinyal tersedia, penyuluh masih bisa berkoordinasi melalui telepon atau WhatsApp. Namun bagi desa yang benar-benar tanpa jaringan, satu-satunya cara adalah menitipkan pesan melalui tukang ojek, nelayan, atau warga yang kebetulan turun ke kecamatan.

 

Di balik medan yang melelahkan itu, para penyuluh masih harus kembali berhadapan dengan pekerjaan lain yang datang bertubi-tubi mulai dari pengumpulan data, pendampingan kader, pemantauan posyandu, hingga koordinasi lintas sektor. Namun derasnya beban itu tak pernah membuat langkah mereka surut. Setiap tugas dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab moral.

 

Bungku Utara bukan hanya wilayah dengan medan berat tetapi bukti bahwa pelayanan publik bisa tetap hadir di tempat-tempat paling terpencil ketika ada komitmen yang tulus dan manusia yang bekerja tanpa mengenal batas medan.

 

Penulis: Lannyolla

Editor: Budiman Jaya

Foto: Penyuluh KB Bungku Utara

Tanggal Rilis: 45977

Waktu: Pk. 20.41 WITA WITA

 

PPID Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah

ppidkemendukbanggasulteng@gmail.com

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 37

Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111

Instagram: kemendukbangga.bkkbnsulteng

Facebook: BKKBNSulteng

Twitter/X: @kemendukbangga.bkkbnsulteng

TikTok: kemendukbanggasulteng

YouTube: kemendukbangga.bkkbnsulteng

www.sulteng.kemendukbangga.go.id

 

Tentang Kemendukbangga/BKKBN

 

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

 

Berlandaskan juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).