Terancam dipotong, Tenny dan WABUP Poso Bahas Realisasi DAK
Poso - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Tenny C. Soriton, bertemu dengan Wakil Bupati Poso, Soeharto Kandar, membahas percepatan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025.
DAK Fisik senilai Rp2,093 miliar dan Non-Fisik sebesar Rp5 miliar hingga kini belum menunjukkan progres.
“Hasil monitoring menunjukkan belum ada realisasi. Ini harus segera direspons. Pak Menteri sudah menyampaikan tegas, dana yang tidak dimanfaatkan akan dipotong, tanpa pengecualian,” Ujar Tenny di ruang kerja Wabup, Rabu (4/6/2025)
Ia menekankan bahwa optimalisasi anggaran harus menjadi komitmen bersama, mengingat seluruh proses perencanaan telah melalui tahapan yang panjang dan disepakati oleh daerah.
Pengadaan Laparaskopi juga menjadi sorotan. Tahun ini, Poso mendapatkan pagu sebesar Rp1,5 miliar untuk pengadaan alat tersebut.
“Harapannya daerah betul-betul memanfaatkan ini. Jangan sampai mubazir,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Poso menyampaikan terima kasih atas dukungan APBN yang selama ini menopang program P2KB di daerah. Ia tidak menampik bahwa kemampuan fiskal daerah sangat terbatas.
“Kalau tidak ada APBN, kantor bisa tutup. Dukungan pusat ini yang memungkinkan program tetap berjalan,” ujar Wabup dengan nada realistis.
Namun demikian, Wabup juga mengakui bahwa di lapangan masih ada kendala, terutama perencanaan dan pelaksana di lapangan yang tidak sinkron.
"2 tahun lalu alat tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Saya sempat mendengar, waktu itu ada komponen yang tidak lengkap," ungkapnya.
Wabup menekankan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci agar berbagai program yang sudah dirancang bisa benar-benar berdampak.
“Pertemuannya seru, tolong ingatkan saya dan ada informasi yang jelas. Kami di daerah perlu dikawal, tapi kalau tidak ada informasi yang sampai, ya mohon maaf,” ucapnya.
